TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP KLEPTOKRASI SEBAGAI BENTUK LANJUTAN OLIGARKI DALAM PERSPEKTIF MARXIAN DI INDONESIA

Abstract

                        This study examines the phenomenon of kleptocracy as a continuation of oligarchy within the political and economic context of post-reform Indonesia, using class theory through a Marxian perspective. The 1998 Reform, which initially aimed to foster democratization, instead led to a new concentration of power in the hands of political and economic elites. Through their dominance over state institutions, these elites exploit formal democratic mechanisms to perpetuate power and systematically plunder state resources. This research employs a qualitative method through literature review and critical analysis of discourse and the socio-political class structure. The findings reveal that kleptocracy in Indonesia is not merely an individual deviation but part of a broader capitalist system that enables elites to accumulate wealth through power relations and state instruments. From a Marxian standpoint, the state is not a neutral institution but a tool of the dominant class used to maintain hegemony and create false consciousness among the public. This study highlights the urgency of structural reform and class consciousness to promote genuine social justice within Indonesian democracy.

            Penelitian ini mengkaji fenomena kleptokrasi sebagai kelanjutan dari oligarki dalam konteks politik-ekonomi Indonesia pasca-reformasi, dengan pendekatan teori kelas dalam perspektif Marxian. Reformasi 1998 yang semula bertujuan menciptakan demokratisasi justru memunculkan konsentrasi kekuasaan baru di tangan elite politik-ekonomi. Melalui dominasi terhadap institusi negara, elite ini memanfaatkan mekanisme demokrasi formal untuk melanggengkan kekuasaan dan menjarah sumber daya negara secara sistematis. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kritis terhadap wacana serta struktur kelas sosial-politik. Temuan menunjukkan bahwa kleptokrasi di Indonesia bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan bagian dari sistem kapitalisme yang memungkinkan elite mengakumulasi kekayaan melalui relasi kuasa dan instrumen negara. Negara dalam perspektif Marxian tidak netral, melainkan alat kelas dominan untuk mempertahankan hegemoni dan menciptakan kesadaran palsu pada masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi struktural dan kesadaran kelas untuk mendorong keadilan sosial yang sejati dalam demokrasi Indonesia.