STUDI KOMPARASI TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TIDAK MELALUI PROSEDUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM
Main Article Content
Abstract
Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan psikis maupun ekonomi. Pengaturan pengangkatan anak dapat dilihat dari Hukum Nasional dan Hukum Islam. Kurangnya persyaratan dalam prosedur pengangkatan anak, seperti surat penetapan pengadilan atas pengangkatan anak (Hukum Nasional) dan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung (Hukum Islam) pada akhirnya menjadi persoalan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta apa akibat hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan hukum yaitu menekankan dan mencari adanya perbedaan – perbedaan dan persamaan – persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Hasil penelitian ini, mengungkapkan bahwa pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam segi perlindungan hukum menurut perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam perspektif Hukum Nasional, perlindungan hukum dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dalam bentuk bimbingan, monitoring, dan evaluasi. Sedangkan, dalam perspektif Hukum Islam perlindungan hukum diberikan dengan tidak mengubah status nasab anak angkat menjadi anak kandung. Hukum Nasional dan Hukum Islam memiliki persamaan yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Buku
Junaidi, Ahmad, 2013, Wasiat Wajibah Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, STAIN Jember Pers, Jember
Jurnal
Bahar, Faisal, Afif, 2021, Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2 (https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2710 )
Isnaini, Meriati, Atin, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat, Jurnal
Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 2 No. 1 (https://journal.stihtb.ac.id/ index.php/jihtb/article/view/66 )
Putra, Pradana, Arya, Jazuli, H. E. Rakhmat, 2021, Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 1 No.1(https:// jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/11679/7650 )
Yaqin, Husnul, 2023, Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember), (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) (http://digilib.uinkhas.ac.id/31486/1/Husnul%20Yaqin%20S20191167%20watermarx.pdf )
Website
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3b62a42ffc7baf0dc34e8 42a6fe1e81f.html
https://www.mui.or.id/baca/fatwa/adopsi-pengangkatan-anak
Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Terkait Penyempurnaan pemeriksaan Permohonan pengesahan/Pengangkatan anak