IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
Article Sidebar
Good Governance,
Penerimaan Peserta Didik Baru
Main Article Content
Abstract
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kajian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian yaitu pada proses pelayanan PPDB SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dilaksanakan secara 2 tahap meliputi tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kemudian prinsip good governance sudah diterapkan pada pelayanan PPDB SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Meskipun prinsip telah diterapkan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam implentasi prinsip-prinsip good governance yang juga terdapat pada sembilan prinsip good governance pada pelayanan PPDB SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Aditya Novrian. 2024. "Cegah Kecurangan dan Akomodasi Keluhan, Disdikbud Kerahkan 450 Operator Sekolah untuk Bantu PPDB" Diakses pada 4 Juli 2024 dari https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/814774444/cegah-kecurangan-dan-akomodasi-keluhan-disdikbud-kerahkan-450-operator-sekolah-untuk-bantu-ppdb.
Aisy, Rifdah Rohadatul. 2022. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik.” Universitas Lampung.
Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02). https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004.
Darojat, Tubagus Ahmad. 2019. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Pada Masyarakat.” Indonesian Journal of BAsic Education 2(3):568–74.
Fathoni Prakarsa Nanda. 2024. "PPDB Jalur Mutasi Kota Malang Didominasi Keluarga TNI, Persaingan Tak Seketat Jalur Afirmasi" Diakses pada 4 Juli 2024 dari https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/814798576/ppdb-jalur-mutasi-kota-malang-didominasi-keluarga-tni-persaingan-tak-seketat-jalur-afirmasi.
Firmansyah, I. encep, & Rahmawati, P. D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Value for Money terhadap Good Government Governance Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandung. Competitive, 15(1), 60–74. https://doi.org/10.36618/competitive.v15i1.678.
Habibi, M. M., Iza, I. N., & Sukriono, D. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Jurnal Civic Hukum, 7(1), Article 1. https://doi.org/10.22219/jch.v7i1.21371.
Hayat. (2017). Manajemen Pelayanan Publik (2 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 9(2), Article 2. https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.307.
Mahmudan. 2024. "PPDB Kota Malang 2024, Ribuan Siswa Berebut 341 Kursi Jalur Prestasi Lomba" Diakses pada 4 Juli 2024 dari https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/814723166/ppdb-kota-malang-2024-ribuan-siswa-berebut-341-kursi-jalur-prestasi-lomba.
Malik, F., & Abdulajid, S. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dan Badan Pertanahan Nasional/Tata Ruang Kota Ternate). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 11(3), 20-37.
Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(1), Article1.
M Bagus Ibrahim. 2023. “MCW Sebut Ribuan Pelajar Kota Malang Diduga Masuk SMPN Tanpa Lewat PPDB.” Diakses pada 28 Maret 2024 dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6857572/mcw-sebut-ribuan-pelajar-kota-malang-diduga-masuk-smpn-tanpa-lewat-ppdb.
M Bagus Ibrahim. 2023. “Orangtua di Kota Malang Protes Anaknya Gagal Masuk SMP Negeri.” Diakses pada 28 Maret 2024 dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-6788936/orangtua-di-kota-malang-protes-anaknya-gagal-masuk-smp-negeri.
Neni, L., Karlina, L., & Safitri, N. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance. JURNAL PIONIR, 7(2), Article 2. https://doi.org/10.36294/pionir.v7i2.2229.
Ombudsman R1 Tahun 2023 Tentang Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Pulik.
Rohman, Abd., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi, 9(2), 153. https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469.
Simbolon, A. S. (2022). Pengaruh Good Government Governance terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor [Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan]. http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6365.