IMPEMENTASI PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Abstract

Penyelengaraan pilkada secara langsung memang tidak berjalan dengan begitu mulus. Terkadang juga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang ditimbulkan sebagai dampak penyelengaraan pemilihan. beberapa permasalahan dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung baik itu pelanggaran yang timbul pada saat persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan bahkan pada saat selesai pemilihan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pemilihan kepala daerah. penelitian ini merupakan penelitian deskriftif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yakni wawancara dan kuesioner.Sampel dalam Penelitian ini sebanyak 30 responden dengan tehnik Purposive Sampling. Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Implementasi penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten majene Sulawesi Barat (suatu studi putusan No 13/Pid.sus/2017/PN.Mjn). Dengan menerapkan Pasal 187 huruf a Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang akan tetapi kurang efektif karena tidak memenuhi unsur keadilan. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah adalah faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat serta budaya hukuM. Sehingga dapat di simpulkan bahwa implementasi penyelesaian pelanggaran telah di tetapkan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014. Serta yang mempengaruhi pelanggaran  adalah faktor dan penegak hukum.