PERAN PERATURAN DAERAH DALAM MENGAKOMODASI KONSEP DANANTARA : KAJIAN NORMATIF
Article Sidebar
Konsep Danantara,
Kajian Normatif,
Kerjasama Antar Daerah,
Otonomi Daerah
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peraturan daerah (Perda) dalam mengakomodasi konsep danantara. Konsep danantara, yang merujuk pada wilayah atau ruang yang berada di antara dua atau lebih entitas administratif, memiliki implikasi penting dalam pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian konflik antar daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa Perda yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat akomodasi konsep danantara dalam Perda, serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perda memiliki peran penting dalam mengakomodasi konsep danantara, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ahli, T., Ii, K., & Ri, D. P. R. (2023). KONSOLIDASI DEMOKRASI Oleh : Dr . Andi Zastrawati , SE ., M . Si.
Asror Murti Adi, Hukum, F., & Maret, U. S. (2008). Pelaksanaan kebijakan perijinan pembangunan.
Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik, 161.
D.A.P, F. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(I), 1–19.
Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M. S. (2019). Kinerja Keuangan Daerah. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
Minan, A., Said, M., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Utara, K., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Minan, A., Nahdlatul, U., Indonesia, U., Said, M., Nahdlatul, U., & Indonesia, U. (2024). JA: Jurnal Al-Wasath 5 No.2: 79-94 Journal homepage: 6160(2), 79–93.
PUTRA, A. (2012). TESIS Mensejahterakan Halaman Depan Wilayah Perbatasan Aryoni_Putra. UII, FAK,HUKUM Jogjakarta.
Sekarningrum, A. A., Lestari, P., & Suparno, B. A. (2020). Manajemen Konflik Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 17(3), 262. https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3776
Tanfidzan Robbika Murti, Karto Manalu, Y. A. R. (2024). Hukum dan Demokrasi (AHD). 24(1), 31–42. https://doi.org/10.61234/hd.v24i
Tangke, S., Pascasarjana, P., & Hasanuddin, U. (2012). PENGHARMONISASIAN PERATURAN DAERAH YANG TERKAIT DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU.