ANALISIS YURIDIS TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN ETIK DAN ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM PERKARA CERAI: STUDI KASUS NOMOR PERKARA 2588/PDT.G/2024/PA.SMG
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Prinsip non ultra petita merupakan salah satu asas penting dalam hukum acara perdata, termasuk dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah putusan Nomor 2588/Pdt.G/2024/PA.Smg mengandung unsur ultra petita dan bagaimana implikasi hukumnya menurut hukum acara perdata Islam. Berdasarkan kajian yuridis normatif terhadap putusan tersebut dan prinsip-prinsip hukum acara, ditemukan indikasi pelanggaran terhadap asas non ultra petita, yang berpotensi mengakibatkan batalnya putusan. Makalah ini menekankan pentingnya hakim dalam menjaga batasan kewenangannya demi menjamin keadilan prosedural dalam sistem peradilan Islam di Indonesia.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
DASAR HUKUM
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
ARTIKEL JURNAL
Duha, Y. A., & Nababan, R. (2024). TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM MENANGGAPI MEMORI BANDING ATAS PERKARA HUKUM PIDANA. Jurnal Kritis Studi Hukum, 9(12).
Hafizh, A. (2024). KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9(1), 1-8.
Hardyansah, R., & Asis, L. F. (2024). PENERAPAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, 2(02), 197-205.
Pasi, L. D. (2024). Kumulasi Gugatan Cerai oleh Hakim di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities, 2(3), 31-41.
Prakoso, P. (2024). Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 3(3), 147-162.
Putri, B. A., & Chodir, F. (2024). Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau dari Fiqh Madzhab Syafi'i:(Analisis Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt. G/2023/PA. Mr). Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(4), 60-80.
RIANDA, R. M. (2024). RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN BATAS USIA MINIMAL PERNIKAHAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk). Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum), 1(1), 85-94.
Sastrawan, B. (2021). Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam) (Doctoral dissertation, IAIN Parepare)
Wahidah, U. M. (2024). PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). AL MUNAZHZHARAH, 8(1), 6-12.
Afriana, A., & Lamo, A. H. (2020). Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Tanpa Didasari Diktum Putusan Akhir yang Mengabulkan Sita Jaminan (Analisis terhadap Perkara Nomor 332/PDT. G/2016/PN. JKT. SEL).ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 1-16.
BUKU
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Departemen Agama Republik Indonesia. Al- Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2009
Abdul Kadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pegadilaan Agama. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998.
Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
Margono. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Syahputra, Akmaluddin. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.