ANALISIS DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA

Main Article Content

Maiza Luth Fiatunnisa
Siti Ameliza Azzahra
Sri Handayani

Abstract

This study aims to analyze the impact of corruption on economic growth and legal development in Indonesia. Widespread corruption in both government and private sectors has hindered efficient resource allocation and reduced investment attractiveness. Additionally, corruption practices have contributed to increasing social and economic inequality. In the legal context, despite the existence of various regulations and anti-corruption agencies such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the effectiveness of law enforcement remains limited by political intervention and the weakness of law enforcement agencies' integrity. The study concludes that effective anti-corruption efforts depend on strengthening the legal system, enhancing transparency, and consistent law enforcement. Therefore, achieving sustainable economic growth and better governance requires collaboration between the government, society, and the private sector.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Luth Fiatunnisa, M., Ameliza Azzahra, S., & Handayani, S. (2025). ANALISIS DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 11(9), 81–90. https://doi.org/10.3783/causa.v11i9.12431
Section
Articles

References

Al Hazmi, R. (2023). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. JURNAL ACITYA ARDANA, 3(2), 85-92.

Farinatae, A. A., Haurissa, M. C., & Sharon, P. J. (2025). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJATERAAN PENDUDUK MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3(4), 427-440.

Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 30(4), 121-130.

Juhaeni, J. (2021). Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dalam perspektif sosiologi hukum. Jurnal Konstituen, 3(1), 41-48.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

Lamijan, L., & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 3(02), 40-59.

Nasution, R. A., Santoso, A. P. A., & Guntara, P. (2025). PENDEKATAN NILAI KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 7(1).

Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 12-19.

Rifa’i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum, 6.

Riyadi, A. (2021). Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi. AE Publishing.

Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5187-5202.

Sugiarto, R. T. (2021). Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi: Seri Ensiklopedi Pendidikan Anti Korupsi. Hikam Pustaka.

Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidaya, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia). Unizar Law Review, 7(1), 35-48.

Suprapto, H. P. K. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

Zulyadi, R. (2019). Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(2).