KAJIAN TEORITIS TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Wacana penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi berat di Indonesia memunculkan perdebatan serius antara nilai keadilan dan prinsip hak asasi manusia. Di satu sisi, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan negara dalam jumlah besar serta berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, terutama pada aspek kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap pelayanan publik. Di sisi lain, hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional, sehingga menjatuhkan hukuman mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Artikel ini membahas dilema tersebut melalui pendekatan normatif-yuridis dan etis, serta mengkaji efektivitas hukuman mati sebagai bentuk penjeraan, dibandingkan dengan alternatif seperti pemiskinan koruptor dan perampasan aset. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman kritis terhadap posisi hukum Indonesia, serta membuka ruang refleksi bagi pembentukan kebijakan yang berimbang antara keadilan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.