ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PEMDA KABUPATEN BOGOR DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Abstract

Pengendalian penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk baik yang berasal dari angka kelahiran (fertilitas) maupun dari mobilitas atau migrasi penduduk. Dengan demikian diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis
kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga serta  hambatan apa saja yang dihadapi Pemda Kabupaten Bogor dalam pengendalian penduduk dan upaya mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif didukung dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Pemda Kabupaten Bogor dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk telah melakukan berbagai macam upaya salah satunya yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan menetapkan kebijakan mengenai pengarahan mobilitas atau migrasi penduduk. Akan tetapi, dalam praktiknya kebijakan yang dikeluarkan sifatnya belum luas dan belum ada yang menangani secara langsung mengenai masalah mobilitas atau migrasi penduduk karena kebijakan yang sudah ada hanya berfokus pada penyelenggaraan administrasi kependudukannya saja. Selain itu dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) Tidak adanya payung hukum atau kebijakan baik dalam lingkup nasional maupun daerah yang sifatnya khusus mengatur tentang pengendalian penduduk; 2) Kurangnya wawasan kependudukan masyarakat; dan 3) Kurangnya pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pengendalian penduduk.