UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PENGAMBILAN LAHAN SECARA PAKSA DI PROVINSI RIAU)

Main Article Content

Sewaktu Laia
Yudi Kornelis
Diki Zukriadi

Abstract


Pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah praktik pengambilan lahan secara terpaksa di Provinsi Riau, yang seringkali terkait dengan korupsi. Studi ini mengeksplorasi berbagai upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi terkait pengambilan lahan secara terpaksa di wilayah tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan adanya tantangan kompleks, seperti kelemahan dalam penegakan hukum, keterlibatan aktor korup, dan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Meskipun demikian, studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk perbaikan sistem hukum, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Kesimpulannya, upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Riau memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam tata kelola lahan yang lebih adil dan transparan.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sewaktu Laia, Yudi Kornelis, & Diki Zukriadi. (2024). UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PENGAMBILAN LAHAN SECARA PAKSA DI PROVINSI RIAU). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 5(7), 51–60. https://doi.org/10.3783/causa.v5i7.4374
Section
Articles
Author Biographies

Sewaktu Laia, Universitas Putera Batam

Program Studi Ilmu  Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam

Yudi Kornelis, Universitas Putera Batam

Program Studi Ilmu  Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam

Diki Zukriadi, Universitas Putera Batam

Program Studi Ilmu  Hukum, Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam