MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DISIPLIN DAN INTEGRITAS
Article Sidebar
Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara,
Integritas; Budaya Organisasi;,
Akuntabilitas,
Pelayanan Publik
Main Article Content
Abstract
Kebijakan pencegahan korupsi yang diterapkan di lembaga pemerintah mempengaruhi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Tantangan terbesar lembaga pemerintah yaitu pelayanan publik dan korupsi. Dalam hal ini, perlu melibatkan hubungan antara kedisiplinan Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan perkantoran dan strategi pencegahan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan korupsi berdampak pada perilaku disiplin Aparatur Sipil Negara. Hal Ini memiliki dampak pada keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa lembaga pemerintahan. Pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan Aparatur Sipil Negara, dan analisis dokumen terhadap kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan perkantoran. Mendukung manajemen dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung prinsip anti-korupsi sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan. Peningkatan kedisiplinan meningkatkan kualitas individu dan pelayanan publik secara menyeluruh. Pemerintah harus terus mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pencegahan korupsi secara menyeluruh agar lingkungan kerja menjadi lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal Ini menunjukkan pentingnya menerapkan pencegahan korupsi dan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Hasan, Zainudin. 2023. Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. Publikasi Indonesia. Lampung.
Hasan, Zainudin. 2021. Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Stekom.ac.id. Bandar Lampung.
Sukram, Nurasari. 2021. Implementasi dan implikasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, Masters Thesis. UIN Raden Intan Lampung.
Hasan, Zainudin. 2022. Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana korupsi penggelembungan anggaran rehabilitasi gedung smpn 10 metro.ukb.ac.id. Lampung.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur mengenai disiplin dan etika Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi pemerintah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.