PENGARUH OTONOMI DESA TERHADAP KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Article Sidebar
Economic Independence,
Community Welfare,
Literature Review,
Community Participation,
Decentralization,
Bing
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa dengan pendekatan studi pustaka. Otonomi desa yang diberikan melalui kebijakan desentralisasi memungkinkan desa untuk mengelola sumber daya lokal dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi komunitas desa. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan laporan kebijakan, untuk mengeksplorasi dampak otonomi desa terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa penerapan otonomi desa memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, yang terlihat dari peningkatan aktivitas usaha lokal dan pendapatan masyarakat. Selain itu, otonomi desa juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui program pembangunan desa berbasis partisipasi, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan otonomi desa, terutama terkait kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan yang transparan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa untuk memaksimalkan potensi otonomi desa dalam mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.
Kata Kunci: Otonomi Desa; Kemandirian Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat; Studi Pustaka; Partisipasi Komunitas; Desentralisasi
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
UNDANG-UNDANG:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
JURNAL:
Hermawan, B. (2017). Pengaruh otonomi desa terhadap kemandirian ekonomi lokal. Jurnal Ekonomi Desa, 10(3), 99–110.
Irawan, S. (2019). Kemandirian ekonomi desa: Studi pustaka dan implikasinya. Rural Economic Review, 11(2), 52–65.
Nasution, R. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di era otonomi. Journal of Rural Development, 14(4), 233–245.
Putra, D. (2020). Manajemen dana desa: Tantangan dan solusi dalam implementasi otonomi desa. Jurnal Administrasi Publik, 5(1), 67–80.
Rahman, T., & Iskandar, A. (2018). Otonomi desa dan implikasinya pada pembangunan lokal. Jurnal Pembangunan Desa, 15(2), 123–135.
Rachman, M., & Pratiwi, Y. (2019). Solidaritas dan kohesi sosial melalui pembangunan desa partisipatif. Indonesian Journal of Community Development, 8(2), 75–88.
Santoso, R., & Wahyuni, S. (2020). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Indonesian Journal of Rural Studies, 12(1), 45–60.
Seymour, F., & Turner, J. (2016). Decentralization policies and rural development: A review. Policy Review Journal, 23(2), 189–204.
Suyanto, A. (2019). Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui layanan publik. Journal of Public Service, 7(3), 92–104.