TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPAILITAN BATAVIA AIR: FAKTOR PENYEBAB DAN EVALUASI DALAM PROSEDUR HUKUM DAGANG
Article Sidebar
Batavia Air,
Hukum Dagang,
Pengadilan Niaga,
Faktor Penyebab,
Proses Penyelesaian
Main Article Content
Abstract
Artikel ini membahas tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan Batavia Air, yang merupakan salah satu kasus penting dalam sejarah hukum dagang di Indonesia. Dalam penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab kepailitan Batavia Air dan prosedur hukum dagang yang diterapkan dalam proses kepailitan Batavia Air, termasuk peran kurator dan para kreditur dalam mencapai penyelesaian yang adil. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis data sekunder dari hasil putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab kepailitan Batavia Air dan bagaimana prosedur hukum dagang yang diterapkan dalam penyelesaian kasus Batavia Air.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Jurnal dan Buku
Anggita Puspa Dewi & Sigit Prihanto Utomo. (2014). Analisis Penyebab Kepailitan Maskapai Penerbangan: Studi Kasus Batavia Air. Jurnal Manajemen Indonesia, 14(1), 15-30. Diakses dari https://journal.untar.ac.id/index.php/jmieb/article/view/1754
Adi Nugroho, Susanti. (2018). Hukum Kepailitan Dalam Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya. Jakarta : Pranadamedia Group.
Bursadvocates. Prosedur pengajuan kepailitan. Diakses pada 30 Agustus 2024, dari https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepalitan/
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2022, 1 Februari). Kepailitan dan akibat kepailitan terhadap kewenangan debitur pailit dalam bidang hukum kekayaan. Diakses pada 30 Agustus 2024, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2013, 1). Pailit Batavia Air berhenti operasi. Diakses pada 09 01, 2024, dari https://dephub.go.id/post/read/pailit-batavia-air-berhenti-operasi-16005
Elyta Ras Ginting. (2018). Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Hartati, L. (2020). Peran dan kewenangan hakim pengawas dalam proses kepailitan. Jurnal Yudisial, 13(2), 155-171. Diakses pada 1 September 20
Hendra, H. (2023, 12 2). Proses kepailitan dan tanggung jawab pengurus terhadap perseroan putusan No. 77/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT. DATIN Law Jurnal, 4(2722-9262), 1-3. Diakses pada 09 01, 2024, dari https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/download/1227/1038
Hendra, H. (2023). Proses kepailitan dan tanggung jawab pengurus terhadap perseroan putusan No. 77/Pailit/2012/PN. Niaga. JKT. DATIN Law Jurnal, 4(2).
Hidayat, R. (2014). Industri penerbangan Indonesia: Tantangan dan peluang. Jakarta: Penerbit Nusantara
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2013). Terkait Keuangan Batavia Air, Pemerintah Tidak Bisa Intervensi. Retrieved September, 2024, from https://dephub.go.id/post/read/terkait-keuangan-batavia-air-pemerintah-tidak-bisa-intervensi-56388
Liputan6.com. (2013, 6 Februari). Kronologi pailit Batavia Air. Diakses pada 30 Agustus 2024, dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/500406/kronologi-pailit-batavia-air
Munir Fuady. (2002). Hukum Pailit. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya. Kencana.
Retnaningsih, S., & Ikhwansyah, I. (2017). Legal status of individual bankrupt debtors after termination of bankruptcy and rehabilitation under Indonesian bankruptcy law. Indonesian Law Review, VII, 87.
Rochmawanto, M. (2015). Upaya Hukum dalam Perkara Kepailitan. Jurnal Independent, 3(2), 25-35.
R. Subekti. (1995). Pokok-pokok Hukum Dagang. Jakarta: Intermasa.
Syah, R. (2018). Mediasi sebagai alternatif dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Diakses pada 1 September 2024, dari https://www.neliti.com/id/publications/276889/mediasi-sebagai-alternatif-dalam-pengurusan-dan-pemberesan-harta-pailit-oleh-kur
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pailit dan dasar hukum kepailitan. Diakses pada 31 Agustus 2024, dari https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/
Undang - Undang
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan