IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. ABSOLUT SERVIS NUSANTARA
Article Sidebar
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,
upah lembur,
jaminan sosial,
implementasi peraturan,
Government Regulation No. 35 of 2021,
overtime wages,
social security,
regulation implementation
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT. Absolut Servis Nusantara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Fokus penelitian ini meliputi kesesuaian pelaksanaan PKWT dengan regulasi yang berlaku, termasuk format perjanjian, hak-hak pekerja, serta ketentuan pemberian upah lembur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek PKWT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti format PKWT, waktu kerja, hak cuti, dan jaminan sosial. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian upah, terutama terkait upah lembur, di mana perusahaan tidak membedakan waktu kerja lembur pada hari libur resmi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya pemahaman pekerja mengenai PKWT serta minimnya edukasi dari perusahaan memicu ketidakpuasan pekerja, terutama ketika kontrak kerja tidak diperpanjang. Solidaritas di antara pekerja juga menjadi faktor pendukung resistensi tersebut.
This study aims to analyze the implementation of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) at PT. Absolut Servis Nusantara based on Government Regulation No. 35 of 2021. The research focuses on the compliance of PKWT practices with the prevailing regulations, including the format of the agreement, workers' rights, and overtime wage provisions. The findings reveal that several aspects of PKWT, such as the agreement format, working hours, leave rights, and social security, are under the regulations. However, discrepancies exist in wage distribution, particularly concerning overtime wages, where the company fails to differentiate between overtime work on public holidays and regular days. Additionally, this study highlights that the lack of workers' understanding of PKWT and insufficient education from the company triggers dissatisfaction, particularly when contracts are not renewed. Worker solidarity further exacerbates resistance to these conditions.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Arifuddin Muda Harahap, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan. Media Sains Indonesia, Bandung, 2020.
Asri Wijayanti, Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Bani Situmorang, Kopendium Hukum Tentang Bidang Hukum Ketenagakerjaan. Badan pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, Jakarta, 2012.
Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang University Press, Semarang, 2008.
Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Pustaka Ilmu, Yokyakarta, 2020.
Ike Farida, Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsouring, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
Kusbianto, Dian Hardian Silalahi, Hukum Perburuhan, Enam Media. Medan, 2020.
Marie Mahfudz Harahap, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, 2020.
Mohammad Fandrian Adhistianto, Hukum Ketenagakerjaan, Umpam Pres, Banten, 2021.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram Universitas Pres, Mataram, 2020.
Muhamad Azhar, Buku Ajar Hukum Ketanakerjaan, Semarang University Press Semarang, 2015
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Yeni Widowati, Metode Penelitian Hukum, Universitas Muhamadiyah Yokyakarta, 2019
B. Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
C. Jurnal
Aisyah Putri Permatasari. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di Phk Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. 2018. DOI 10.5281/zenodo.1161854. Diakses 22 Mai 2024 pukul 16.32
Agustianto. Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pagaruyung law jurnal. Volume 6 No.1. 2020. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang. 24 Maret 2024 pukul 14.32
Atika Intan Khairunnisa. Analisis Terhadap Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Studi Pada PT.Absolut Servis Nusantara . Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 2022. Diakses 24 Maret 2024 pukul 10.32
Ayu Aulia Rahmitasari, Siti Hajati Hoesin. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Dan Peraturan Perusahaan Terhadap Pemberian Surat Sanksi Kepada Pekerja. Jurnal Syntax Administration. Volume 4, No. 3. 2023. Diakses 24 Maret 2024 pukul 20.32
Dedy Ashari. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2023. Diakses 25 Mai 2024 pukul 16.32
Fithriatus Shalihah. Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia. Jurnal Selat.Volume. 4 Nomor. 1. 2016.. Open Access at: http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat. Diakses 17 Maret 2024 pukul 21.32