TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBAYARAN PESANGON SEBAGAI HAK PEKERJA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
Article Sidebar
Hak Pekerja,
Undang-Undang Cipta Kerja,
Termination of Employment,
Worker’s Rights,
Jobs Creation Law
Main Article Content
Abstract
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena alasan tertentu. Hak-hak pekerja dalam situasi PHK diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Pekerja yang terkena PHK berhak atas pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH), yang besarnya bergantung pada masa kerja dan alasan PHK. Mekanisme pembayaran kompensasi ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kasus PHK akibat kepailitan perusahaan, seperti yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak pekerja. Dalam kondisi ini, kompensasi pekerja diatur khusus dengan skema pembayaran yang berbeda. Ketentuan hukum juga mewajibkan pengusaha memprioritaskan pembayaran hak pekerja dalam situasi pailit. Selain itu, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja dari ketidakadilan, termasuk denda terhadap pengusaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban. Dengan kerangka hukum ini, diharapkan hak pekerja tetap terlindungi, meskipun dalam situasi sulit seperti PHK atau pailit perusahaan.
Termination of Employment (PHK) is an act that ends the employment relationship between workers and employers for certain reasons. Workers' rights in termination situations are explicitly regulated under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, updated by Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations. Workers affected by termination are entitled to severance pay, Long Service Appreciation Pay (UPMK), and Compensation Rights (UPH), with the amount depending on the length of service and the reason for termination. The payment mechanism for these compensations is outlined in Government Regulation Number 35 of 2021. Termination due to company bankruptcy, as seen in the case of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), poses challenges in fulfilling workers' rights. In such situations, workers’ compensation is specially regulated with a distinct payment scheme. Legal provisions also mandate that employers prioritize the payment of workers' rights during bankruptcy. Additionally, labor laws protect workers against injustices, including fines for employers who fail to meet their obligations. This legal framework aims to ensure workers' rights remain protected, even in difficult circumstances such as termination or company insolvency.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
JURNAL
Annisa, O. C. N. (2023). Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja. Journal Equitable, 8(1).
Hutabarat, I. M., Anggusti, M., & Tobing, C. N. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Alih Daya Terhadap Pekerja Outsourching Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Dokumen Perjanjian Penyedia Jasa Di Pt Ntu). Nommensen Journal of Legal Opinion.
Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).
Marbun, RJ, & Rahmayanti, R. (2024). PENEGAKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEGAWAI/BURUH YANG MENGALAMI PENGHENTIAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENCIPTAAN KETENAGAKERJAAN. Jurnal Dharma Agung, 32 (1), 420-430.
Mokoginta, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lex Crimen, 11(5).
Nopianti, W., Santoso, I. B., & Abas, M. (2024). Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Kepailitan Perusahaan Perspektif Pancasila. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(1).
Randi, Y. (2020). Pandemi Corona sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 119-136.
Sari, I. (2020). Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Mitra Manajemen, 6(2).
Septiana, E., & Lie, G. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEGAWAI DALAM HUBUNGAN KERJA YANG TERHADAP PHK SECARA UNILATERAL: STUDI KASUS PT. JUNGLELAND ASIA. Jurnal Penelitian Sosial Pendidikan Sejarah Dan Humaniora , 3 (3), 450-457.
Wibowo, RF, & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja terhadap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (HK) sepihak. Jurnal Perkembangan Hukum Indonesia, 3 (1), 109-120.