PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA JASA PENERBANGAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 117/PK/Pdt. Sus-BPSK/2017)

Abstract

                 Penelitian ini mengangkat tentang perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa angkutan udara atas barang bagasi penumpang. Penelitian ini mempersoalkan tentang apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di Indonesia dalam bidang penerbangan memberikan perlindungan kepada konsumen mengenai ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang dan Apakah putusan peninjauan kembali dengan nomor putusan 117 PK/Pdt.Sus BPSK/2017 sudah mencerminkan rasa keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan juga studi kasus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain adanya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adapula perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dimana penerbangan tidak memberi hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi kepada penerbangan atas hilang atau rusaknya barang bawaan penumpang. Selanjutnya pada salah satu angkutan umum yang memiliki risiko kehilangan barang cukup tinggi seperti bus, apabila terjadi pencurian atau terdapat barang yang tertinggal karena kelalaian penumpang dan kemudian hilang pada saat penumpang menggunakan angkutan umum tersebut, maka atas nama kepastian hukum dan keadilan persyaratan yang sama sepatutnya berlaku juga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut, mengingat penerbangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu rata-rata di atas 2 jam perjalanan lintas negara atau benua tanpa harus mewujudkan tanggung jawab moral pengusaha. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini adalah Selama bagasi kabin tidak tercatat maka konsekuensinya masih dalam tanggung jawab konsumen itu sendiri yang mana  berada dalam pengawasan penumpang sendiri, Adapun Putusan Peninjauan kembali dengan Nomor putusan 117 PK/Pdt.Sus    BPSK/2017 Telah mencerminkan rasa keadilan dengan menerima permohonan Peninjauan kembali maskapai QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. Saran atau rekomendasi dari penelitian ini adalah Bagi pemerintah Perlunya adanya regulasi agar kedepan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara. Bagi Maskapai kedepan agar dapat melakukan keamanan yang ketat.