KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP AKUNTASI PEMERINTAH
Article Sidebar
Akuntansi Pemerintah,
Laporan Keuangan
Main Article Content
Abstract
Kebijakan pemerintah dalam bidang akuntansi pemerintah memainkan peran penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual atau kas yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Tujuan dari penelitian in adalah menganalisis kebijakan akuntansi pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui penelusuran terhadap artikel-artikel yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai turunan dari peraturan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Abdallah, Z. (2022). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Good Governance (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kerinci). Journal on Education.
Astuti, S. d. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Siber Dan Sandi Negara. Jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi.
Galih Supraja, S. M. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik.
Pranata, Y. (2024). Perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Implementasiindonesia. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan.
Ratna. (2023). Peranan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Administrasi Negara.
Suryanto. (2019). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi.
ADMIN. (2022, September 3). Akuntansi Pemerintahan: Tujuan dan Bedanya dengan Akuntansi Bisnis. https://akuntansi.uma.ac.id/2022/09/30/akuntansi-pemerintahan-tujuan-dan-bedanya-dengan-akuntansi-bisnis/
BERITA BISNIS. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan: Pengertian dan Prinsipnya. https://kumparan.com/berita-bisnis/standar-akuntansi-pemerintahan-pengertian-dan-prinsipnya-1wP0hr674V4
Jusmani1, E. H. , T. B. K. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. 4(2), 1–14.
NABILA GHAIDA ZIA. (2022, April). Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik, dan Tujuannya. Bernas.Id. https://www.bernas.id/2022/04/10905/80180-pengertian-akuntansi-pemerintahan-karakteristik-dan-tujuan-penggunaannya/
Saftri Nelaz, Y., & Nurhasanah, D. (2024). THE INFLUENCE OF THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING IN THE REGIONAL OFFICES OF THE MINISTRY OF RELIGION, RIAU PROVINCE. In Journal of Hospital Administration and Management 2024 (Vol. 5, Issue 1).