ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2022
Article Sidebar
Regional Finance,
Original Regional Income
Main Article Content
Abstract
Kemandirian keuangan suatu wilayah diukur melalui kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan secara mandiri. Tujuan dilakukannya penelitian ini mengidentifikasi faktor - faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, mengevaluasi potensi peningkatan finansial, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif, menggunakan data sekunder keuangan dan dari Kemendagri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan, sedangkan faktor seperti status pemerintah daerah, umur administratif, dan luas wilayah tidak berpengaruh signifikan. Untuk meningkatkan kemandirian, diharapkan dilakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak untuk efisiensi pemungutan pajak, penyesuaian tarif retribusi sesuai kemampuan masyarakat, pengoptimalan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan aset daerah agar dapat meningkatkan pendapatan lain yang sah.
Kata Kunci : Kemandirian, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Downloads
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Abdul Halim, & Muhammad Syam Kusufi. (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Afarahim. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010.
Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah (studi kasus pada pemerintah kota tasikmalaya tahun 2006–2015). Jurnal Akuntansi, 13(1), 30–39.
Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis hubungan antara belanja modal, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Journal of Accounting and Investment, 11(1), 68–79.
Azwar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 7(1), 1–25. https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2118
Bawono, B. G. T. (2008). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Banten).
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS (7th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gomes, R. C. , A. S. , & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. Revista de Administração Contemporânea, 704–719.
Haerani, N., & Munandar, A. (2022). Analisa Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016-2020. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi), 10(1), 1–8.
Halim, A. (2013). Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3) Koran. Penerbit Salemba.
Halim, M. A. (2018). Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media.Hidayat, M., Hadi, M. F., & Widiarsih, D. (2016). Analisis Kemampuan Keuangan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Sungkai, 4(2), 36–55.
Kuncahyono, H. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Timur.
Kustianingsih, N., Muslimin, M., & Kahar, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 6(6).
Mahardika, E. P., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 407–416.
Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.
Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. Indonesian Accounting Research Journal, 2(3), 244–250.
Nunik Retno Herawati, S. (n.d.). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Penelitian Di Pemerintah Kota Semarang). Jurnal Ilmu Sosial, 12(1), 41–67.
Rofiq, I., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 3(3), 705–719.
Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (n.d.). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012a). ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170. https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012b). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 4.
Sidik, M., & dan Masyarakat, L. P. E. (2002). Dana alokasi umum: konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah. (No Title).
Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017a). The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and human development index in Indonesia. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 19(2), 65–71.
Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017b). THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS AND FINANCIAL INDEPENDENCE ON ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA. Journal of Management and Entrepreneurship, 19, 65–71. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:158358957
Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Suryani, I. (n.d.). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
Susanto, E. D., & Murtini, H. (2015). Karakteristik pemerintah daerah pendorong kemandirian keuangan daerah di Jawa Tengah. Accounting Analysis Journal, 4(4).
Susanto, H. (2014). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 10(1), 15–26.
Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98–114.
Urip, T. P., & Indahyani, R. (2017). Analisis flypaper effect pengelolaan keuangan daerah di Kota Jayapura. Jumabis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 1(2).
Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 2(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.`.216
Widodo, P. (2011). Analisis kemampuan dan efektifitas keuangan daerah empat kabupaten di Pulau Madura dalam era otonomi daerah.
Yulianto, Y., Mulyana, N., & Hutagalung, S. (2018). Adoption of Local Values for Bureaucratic Reform in Lampung Province. MIMBAR, The Journal of Social and Development, 34(1), 2432.
Zaenuddin, M. (2014). Rendahnya Kemandirian Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah, 4(2).