ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Abstract

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 26, mengatur pembangunan aksesibilitas pariwisata oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, BUMD, sektor swasta, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 26 di berbagai daerah serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan studi kasus di beberapa destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 26 masih menghadapi kendala utama, seperti keterbatasan infrastruktur, koordinasi yang lemah antar-stakeholder, serta keterbatasan anggaran. Studi kasus pada kawasan Mangrove CMC Tiga Warna dan Tao Silalahi mengungkap bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari penelitian ini mencakup penguatan koordinasi, peningkatan anggaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan pendekatan berbasis keberlanjutan. Dengan strategi ini, diharapkan aksesibilitas pariwisata di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.