DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN KOTA

Abstract

Masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan adalah kelompok orang yang tinggal di lingkungan kota namun mengalami keterbatasan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka biasanya tidak mempunyai pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimum. Efisiensi anggaran merupakan situasi di mana pengeluaran dana (anggaran) dilakukan dengan baik, tepat dan sesuai sasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan hasil (output) yang optimal menggunakan sumber daya (input) seefisien mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak sekadar dibelanjakan, melainkan dikelola dengan bijak agar manfaatnya maksimal. Namun, dalam pelaksanaan efisiensi anggaran ini, akan muncul fenomena baru terkait dengan dinamika kesehatan masyarakat. Pemotongan anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), adalah pengurangan dana yang tercantum dalam APBN 2025. Penurunan ini berjumlah Rp 19,6 triliun dari total anggaran sebesar Rp 105,6 triliun. Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi anggaran dan mengalihkan dana tersebut, tetapi dampaknya menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas layanan kesehatan, terutama untuk program-program prioritas dan ketersediaan obat-obatan. Dampak yang Mungkin Terjadi pada Layanan Kesehatan. Pengurangan anggaran dapat memengaruhi berbagai aspek dalam layanan kesehatan, termasuk program-program yang menjadi prioritas dan ketersediaan obat. Efisiensi dan Relokasi memiliki tujuan dari pengurangan anggaran ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke sektor-sektor yang lebih penting