IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA SIDOMULYO
Main Article Content
Abstract
Abstrak
Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program desa wisata Desa Sidomulyo dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, dengan didukung data primer yang bersumber dari dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan situs-situs resmi kepeme-rintahan. Setalah pencarian data, data-data tersebut melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan implementasi menurut Goerge III Edward, kebijakan program desa wisata di Desa Sidomulyo sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator implemetasi Goerge III Edward diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang terlihat dalam pengimplementasian program desa wisata tersbut. Namun, tetap perlu adanya peningkatan dan evaluasi terus menerus oleh pemerintah desa terkait pengimplementasian pada program desa wisata, khsuusnya pada indiaktor struktur birokrasi Sehingga, program desa wisata dapat terasa manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Desa Sidomulyo.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Peraturan
Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Desa Wisata Sidomulyo
Buku
Agustino, L. (2020), Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2 (p. 234). Bandung: Alfabeta.
Website
Ayuningtyas, D. (2023, Oktober 31). Jember Bangga! Sidomulyo Satu-satunya Desa Wisata di Jember yang Masuk 45 Besar Desa Wisata Nusantara 2023. Retrieved from KIM Tirto Gumitir Desa Sidomulyo : https://tirto-gumitir.kim.id/berita/read/jember-bangga-sidomulyo-satu-satuny5499-350930200901
Krisnan. (2022, Juli 3). 8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli. Retrieved from menta.net: https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/
Radar Digital. (2023, Agustus Rabu). Desa Sidomulyo Jember Miliki Banyak Wisata Menarik yang Wajib Kamu Kunjungi. Retrieved from Radar Digital: https://radarjember.jawapos.com/jember/792892963/desa-sidomulyo-jember-miliki-banyak-wisata-menarik-yang-wajib-kamu-kunjungi
Sidari, C. (2015, 04 27). Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli. Retrieved from www.kumpulanpengertian.com: https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html
Jurnal
Obot, F., & Setiawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 113-120.
Djabbari, M. H., Amran, K., & Sagumi, D. S. (2023). Collaborative Governance: Trust Buliding Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik, 262-275
Nurdiassa, A., Zulfikar, A., Rasyid, F., & Wulandari, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City. Journal of Public Administration and Goverment, 3, 37–46.
Rahmadanita, A., Santoso, B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. JURNAL ILMU PEMERINTAHAN WIDYA PRAJA, 44(2), 81–106.
Septiani, E. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. Journal Administrasi Nusantara Mahasiswa, 3(3), 72–83.
Yaniarti Eka Pratiwi, P., Mayasari, M., & Febriantin, K. (2021). Implementasi Electronic Governance Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Di Kabupaten Karawang. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(01), 77–97.