IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA BULUKANDANG KECAMATAN PRIGEN KABUPATEN PASURUAN (Studi Kasus Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan)
Main Article Content
Abstract
Program BLT yang dilaksanakan di desa Bulukandang merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Pelaksanaan BLT di desa Bulukandang melibatkan beberapa petugas, serta koordinasi antara pemerintah desa. Pada tahun 2023 sebanyak 38 orang mendapatkan BLT, program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan blt dan juga untuk mengetahui kendala implementasi. Dengan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi program blt didesa bulukandang dan yang kedua yaitu apakah yang menjadi kendala dalam implememtasi blt. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program kebijakan blt dengam menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penatikan kesimpulan.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi van meter dan van horn yang terdiri dari 6 indikator yaitu: (1) standart kebijakan dan sasaran program/tujuan (2) sumberdaya (3) komunikasi (4) karakteristik (5) lingkungan social,ekonomi,politik (6) sikap/disposisi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator berjalan dgn baik, namun beberapa indicator perlu dikaji lebih mendalam yaitu pada indicator standar kebijakan dan sasaran program/tujuan dan juga sumberdaya waktu yang perlu dikembangkan lagi.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
pengertian kebijakan publik menurut para ahli. (2021). Retrieved from www.gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-punlik/
Andi cudai nur, m. g. (2021). analisis kebijakan. universitas negeri makassar: badan penerbit UNM.
Badriyah, s. (2021). implementasi:pengertian, tujuan, dan jenis-jenisnya. Retrieved from www.gramedia.com: https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/
Bantuan langsung tunai. (2023, desember 13). Retrieved from wikipedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/bantuan_langsung_tunai
Dihuma, a. (2023, maret 21). penyerahan bantuan langsung tunai (BLT)Tahun 2023. Retrieved from manganggu.digitaldesa: https://mananggu.digitaldesa.id/berita/penyerahan-bantuan-langsung-tunai-blt-tahun-2023
Dian Suluh Kusuma Dewi, M. (2022). kebijakan publik proses, implementasi dan evaluasi. In buku ajar kebijakan publik (p. 43). bantul DI Yogyakarta: penerbit samudra biru .
H. Tachjan, M. (2006). implementasi kebijakan publik. In implementasi kebijakan publik (pp. 39-41). bandung: AIPI Bandung.
Handoyo, e. (2012). kebijakan publik. semarang: widya karya semarang.
Hj. RULINAWATY KASMAD, S. M. (n.d.). studi implementasi kebijakan publik.
Indonesia, m. k. (2021). peraturan menteri keuangan republik indonesia.
Indonesia, m. k. (2021). peraturan menteri keuangan republik indonesia.
Iswara, a. j. (2022, agustus 18). apakah indonesia negara berkembang atau maju? Retrieved from kompas.com: https://amp.kompas.com/internasional/read/2022/08/18/175700170/apakah-indonesia-negara-berkembang-atau-maju
Keuangan, m. (2021, september 13). peraturan menteri keuangan no 123/pmk.02 tahun 2021. Retrieved from jdih.maritim.go.id: https://jdih.maritim.go.id/id/permenkue-no-123-pmk02-2021
Kurnia, f. (2023, ferbruari 13). analisis data: definisi, jenis, model, sampai prosedurnya. Retrieved from dailysocial: https://dailysocial.id/post/analisis-data
Larasti prayoga, M. M. (2021). faktor kemiskinan di kabupaten sidoarjo. jambura economic education jurnal.
Marlita, l. (2022). evaluasi penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di kecamatan teupah selatan kabupaten simeule. leni marlita 180403026, 1-107.
Menteri desa, p. d. (2020). peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 14 tahun 2020.
Nugraha, a. (2020, 04 30). blt-dana desa rawan maladministrasi. Retrieved from ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--blt-dana-desa-rawan-maladministrasi
Prastiti, s. d. (2020). analisis masalah penyaluran bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa kotaraja kecamatan sikur kabupaten lombok utara. cover bab III, 1-68.
RI, B. (2023, juni 26). jadwal cair BLT dana desa 2023, bisa dicairkan sekaligus setiap 3 bulan. Retrieved from aceh.bpk.go.id: https://aceh.bpk.go.id/jadwal-cair-blt-dana-desa-2023-bisa-diacirkan-sekaligus-setiap-3-bulan
RI, B. (2023, februari 20). terkait besaran dan kriteria penerima blt-dd tahun 2023, ini penjelasan kepada dpmd. Retrieved from sumsel.bpk.go.id: https://sumsel.bpk.go.id/2023/02/20/terkait-besaran-dan-kriteria-penerima-blt-dd-tahun-2023-ini-penjelasan-kepala-dpmd-banyuasin/
Shafritz, J. R. (2017). introducing Administration Publik. Taylor & Prancis: Abingdon.
Wahyuni, w. (2022, oktober 11). tahapan pembuatan kebijakan. Retrieved from www.hukumonline.com: https;//www.hukumonline.com/berita/a/tahapan-pembuatan-kebijakan-publik-lt63452ddb789b0/