EVALUASI KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEBUN LADO KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Main Article Content
Abstract
Pelaksanaan Administrasi Penduduk adalah proses pencatatan data dan informasi mengenai peyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Administrasi Penduduk Desa bertujuan pencatatan dan pendataan setiap penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir. Pelaksanaan penyelengaraan kependudukan tidak terlepas dari Input, Proses, Output, Outcom dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan administrasi penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi serta Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa khususnya Administrasi Penduduk di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi melalui empat indikator bahwa diketahui pelaksanaan Administrasi Penduduk sudah terlaksana akan tetapi pelayanan kependudukan masih belum terlaksana dengan masimal mulai dari pelayanan dikantor Desa hingga pelayanan melalui pendataan secara langsung di masyarakat sehingga banyak ditemui penduduk yang belum terdata, serta diketahui kepala Desa belum melakukan kerjasama dengan RT didalam pendataan penduduk pendatang, pindah, kematian dan lahir belum terdata.Namun penulis menyarankan Pemerintah Desa Kebun Lado agar memberikan pelayanan Administrasi kependudukan dengan optimal serta melakukan kerjasama dengan RT/RW sehingga masyarakat penduduk dapat terdata secara menyeluruh.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ali, Faried. (2011). Teori Dan Konsep Administrasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Ali, Faried. (2011). Teori Dan Konsep Administrasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
Dinillah, Rizki Rahma, and Isnaini Rodiyah. "Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari." NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5.2 (2024): 646-661.
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
Eko, Sutoro. (2015). Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung. Yogyakarta, IRE Press.
Eko, Sutoro. (2015). Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung. Yogyakarta, IRE Press.
Finer, S. E. (2009). Comparative Government. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd
Finer, S. E. (2009). Comparative Government. Harmondsworth: Penguin Books, Ltd
Islamy, M. Irfan. (2017). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Bumi Aksara.
Islamy, M. Irfan. (2017). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Bumi Aksara.
Kansil, CST, dan Cristine. (2018). Sitem Pemerintah Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
Kansil, CST, dan Cristine. (2018). Sitem Pemerintah Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara.
Mandagi, Marthinus. "Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa." Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara 5.1 (2023): 28-36.
Moleong J, Lexy. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Moleong J, Lexy. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mustopadidjaja, AR. (2013). SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, Jakarta, Gunung Agung.
Mustopadidjaja, AR. (2013). SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara, Jakarta, Gunung Agung.
Ndraha, Taliziduhu. (2003). Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu. (2005). Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta.
Ndraha, Taliziduhu. (2011). Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
Nurcholis, Hanif. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta. Penerbit Grasindo.
Nurcholis,Hanif. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa.
Rasyid. M, Ryas. (2005). Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
Riant, Nugroho. (2004). Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi. Jakarta. PT, Elex Media Kompotindo.
Soemendar. (2011). Perkembangan Jonsep Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Seminar IIP.
Sugiyono. (2011). Metode penelitian pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Suhartono. (2002). Parlemen Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utam.
Syafiie, Inu Kencana. (2011). Managemen Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
Syafiie, Inu Kencana. (2013). Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
Syafri, Wirman. (2012). Studi Tentang Administrasi Publik. PT. Gelora Aksara Pratama.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.