PENGARUH ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA INSTANSI PEMERINTAH
Main Article Content
Abstract
Etika administrasi publik berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Penerapan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik adalah aset penting bagi pemerintah karena menentukan legitimasi dan partisipasi warga dalam kebijakan dan program pembangunan. Transparansi memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah, sementara akuntabilitas memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kepemimpinan berintegritas juga menjadi kunci dalam mendorong budaya etis di birokrasi, yang berdampak langsung pada reputasi pemerintah. Namun, berbagai tantangan seperti budaya birokrasi yang kaku dan intervensi politik dapat menghambat penerapan etika. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang berisiko merusak kepercayaan masyarakat dan menurunkan legitimasi pemerintah. Partisipasi publik dalam pengawasan dan pengambilan keputusan dapat memperkuat penerapan etika dan mendorong keterlibatan aktif warga. Dengan penerapan etika yang baik, pemerintah tidak hanya memperkuat hubungan dengan masyarakat tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan. Literasi etika di kalangan pejabat dan masyarakat sangat diperlukan agar prinsip-prinsip ini dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang harmonis antara pemerintah dan publik akan terwujud melalui tata kelola yang beretika, sehingga menciptakan pemerintahan yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Ariyanto, A., Bangun, R., Indillah, M. R. M., Trenggana, A. F. M., Sholihah, D. R., Ariyanti, M., Widiati, E., Irawan, P., Ratih, S. D., & Ismail, R. S. (2023). Manajemen Pemasaran.
Bakhrur Rokhman , Denok Kurniasih, T. (2023). Implementasi Etika Administrasi Publik Dalam Pencapaian e-ISSN : 2809-8862 Good Goverence Di Indonesia. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, 14(7), 915–924. https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/3950
Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 7(2), 325–344. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817
Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. Al-Azhar Journal of Islamic Economics, 1–11.
Musri, R. A. M. (2022). Etika Administrasi Publik Penerbit Cv. Eureka Media Aksara. 25.
Rumambi, D. C. (2014). Korupsi perspektif HAN. Lex et Societatis, 2(7), 106–114.
Sunan, I., & Surabaya, A. (2013). Jurnal ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK Holilah. Review Politik, 03(02), 232–255.
Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 205–217. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217
Widiaswari, R. R. (2022). Etika Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan Tata Kelola di Indonesia. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 16(2), 600. https://doi.org/10.35931/aq.v16i2.922